TikTok, aplikasi berbagi video yang sangat populer di seluruh dunia, telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk memberlakukan penangguhan sementara terhadap larangan penggunaan aplikasinya di Amerika. Permohonan ini dilakukan setelah sebelumnya pemerintahan Trump mengumumkan larangan terhadap TikTok, menyebut alasan keamanan nasional sebagai alasan utamanya.
TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan asal China, ByteDance, telah menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan oleh pengguna di Amerika. Namun, pemerintahan Trump telah lama menuduh TikTok sebagai ancaman keamanan nasional karena adanya kekhawatiran bahwa data pengguna Amerika dapat disalahgunakan oleh pemerintah China.
Dalam permohonannya kepada Mahkamah Agung, TikTok berargumen bahwa larangan penggunaan aplikasinya oleh pemerintahan Trump adalah tindakan yang melanggar hak-hak konstitusi perusahaan tersebut. TikTok juga mengklaim bahwa larangan tersebut akan merugikan jutaan pengguna Amerika yang menggunakan aplikasi tersebut untuk berbagi video dan berinteraksi dengan pengguna lainnya.
Sementara itu, pemerintahan Biden telah menunjukkan sikap yang lebih lunak terhadap TikTok, dengan mengatakan bahwa mereka sedang meninjau kembali keputusan larangan tersebut. Namun, TikTok tetap ingin memastikan bahwa aplikasinya tetap dapat diakses oleh pengguna di Amerika selama proses tinjauan tersebut berlangsung.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari Mahkamah Agung terkait permohonan penangguhan sementara yang diajukan oleh TikTok. Namun, masalah ini menunjukkan betapa kompleksnya isu keamanan data dan hubungan antara perusahaan teknologi dengan pemerintah, terutama ketika melibatkan perusahaan asal China.
Sementara itu, para pengguna TikTok di Amerika dan di seluruh dunia terus menggunakan aplikasi tersebut untuk berbagi kreativitas dan berinteraksi dengan komunitas. Bagi mereka, harapan agar masalah ini segera terselesaikan dan TikTok tetap dapat diakses tanpa adanya larangan adalah hal yang sangat penting. Kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya terkait permohonan TikTok kepada Mahkamah Agung AS ini.
