Pada tanggal 2 Desember 2021, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mantan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Surat perintah penangkapan tersebut dikeluarkan dalam rangka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama serangan terhadap Gaza pada tahun 2014.
Keputusan ICC tersebut merupakan langkah penting dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan menghentikan impunitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkekuasaan. Netanyahu sendiri telah lama menjadi sosok kontroversial di dunia politik internasional, terutama terkait kebijakan Israel terhadap Palestina.
Serangan Israel terhadap Gaza pada tahun 2014 memakan korban jiwa yang sangat besar, termasuk banyak warga sipil yang tidak bersalah. Keputusan ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan selama serangan tersebut merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan bagi korban-korban yang tidak bersalah.
Namun, tentu saja keputusan ICC ini juga menuai kritik dari pihak-pihak yang mendukung Netanyahu dan pemerintah Israel. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut bersifat politis dan tidak adil, serta dianggap sebagai upaya untuk merugikan Israel secara politis.
Meskipun demikian, langkah ICC ini seharusnya menjadi momentum bagi Israel untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan hak asasi manusia. Keadilan dan perdamaian tidak akan pernah terwujud jika pelanggaran HAM terus dibiarkan tanpa sanksi yang tegas.
Netanyahu sendiri belum memberikan komentar terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC. Namun, langkah hukum ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa tidak ada satu pun yang dikecualikan dari hukum, termasuk para pemimpin negara.
Keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak asasi manusia. Semoga langkah ini dapat memberikan keadilan bagi korban-korban yang tidak bersalah, dan menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang berkekuasaan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan politik mereka.
