Aktivis Papua mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek satujuta hektar sawah di Merauke. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan pertanian di daerah tersebut, namun aktivis mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
Proyek ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperluas lahan pertanian di Indonesia. Namun, aktivis Papua menilai bahwa proyek ini tidak mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di daerah tersebut.
Menurut aktivis, proyek tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah seperti deforestasi, pencemaran air, dan konflik lahan. Mereka juga mengkhawatirkan bahwa proyek tersebut dapat mengusir masyarakat adat dari tanah mereka dan merusak keberlangsungan hidup mereka.
Oleh karena itu, aktivis Papua mendesak pemerintah untuk membatalkan proyek tersebut dan mengkonsultasikan rencana pembangunan dengan masyarakat lokal. Mereka juga menyerukan agar pemerintah lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat dalam setiap proyek pembangunan.
Sebagai warga negara yang peduli terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, kita juga harus mendukung tuntutan aktivis Papua ini. Kita harus memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.
Pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua dan memastikan bahwa proyek pembangunan dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, dan kita tidak boleh diam ketika proyek-proyek yang merugikan kedua hal tersebut dilakukan.
